PEMILU SERENTAK 2024; SEBUAH IKHTISAR

Usai sudah spekulasi publik yang selama ini berceceran di jagat maya maupun di meja-meja diskusi. Dari petani, pedagang, hingga akademisi dan politisi, semua membangun spekulasi dan argumentasinya sendiri-sendiri ihwal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang sedianya akan digelar pada tahun 2024 mendatang. Sebagaimana diketahui publik, telah diputuskan bahwa Pemilu serentak akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, termasuk Pemilu Legislatif (Pileg) untuk memilih anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD RI. Selain itu, jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang juga akan digelar secara serentak jatuh pada tanggal 27 November 2024 mendatang.

Selain gonjang-ganjing ihwal jadwal pelaksanaan Pemilu serentak, diskursus yang tengah menguat di ruang publik beberapa waktu belakangan juga soal wacana tambahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hingga tiga periode. Meski wacana ini jelas-jelas irasional karena bertentangan dengan kehendak konstitusi, tetap saja berhasil memantik polemik di tengah konstituen. Hal ini barangkali disebabkan oleh sihir pembangunan yang berhasil digalakkan oleh rezim Joko Widodo saat ini, sehingga sebagian publik terhipnotis untuk mengamini wacana masa jabatan tiga periode itu. Meski demikian, wacana yang sebetulnya irasional ini telah terbantahkan setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai wakil pemerintah bersama Komisi II DPR RI dan lembaga-lembaga pelaksana Pemilu mencapai kesepakatan bersama pada tanggal 24 Januari lalu.

Mengambil preseden pada Pemilu serentak tahun 2019 lalu, tentu ada banyak hal yang patut dijadikan pelajaran bagi para pihak yang terlibat langsung dalam proses elektoral ini, baik itu lembaga penyelenggara Pemilu, partai politik beserta para kontestannya, termasuk (dan terutama) segenap warga negara yang oleh Undang-Undang (UU) memenuhi kriteria sebagai konstituen. Berbagai catatan itu patut mendapat perhatian serius, sebab meskipun Indonesia telah ditasbihkan sebagai “negara demokrasi terbesar ketiga di dunia”, pelaksanaan Pemilu dari masa ke masa selalu menyisakan catatan merah. Tambal sulam berbagai kelemahan sistem demokrasi patut menjadi ikhtiar bersama dari masa ke masa, tentu untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang dianut republik ini.

Selain sirkulasi elit kekuasaan, Pemilu sebagai manifestasi dari sistem demokrasi juga harus linear dengan upaya peningkatan kesadaran warga negara sebagai konstituen dalam berpartisipasi pada proses elektoral ini. Sehingga Pemilu bukan sekadar agenda politik-seremonial yang digelar secara periodik lima tahunan, melainkan juga mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945. Di samping lembaga penyelenggara Pemilu, sesungguhnya persoalan ini juga mesti menjadi tanggung jawab dan kerja kolektif segenap partai politik (parpol) yang ada di tanah air. Sehingga parpol tidak sekadar menjadi etalase politik bagi figur-figur calon pemangku kekuasaan, melainkan juga menjadi bagian dari anak tangga pencapaian cita-cita luhur bangsa.

Menguatnya politik identitas tentu menjadi salah satu tantangan serius pada Pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Hal ini menjadi persoalan pelik setelah teknologi informasi yang berkembang pesat semakin mendapat peran strategis dalam lanskap politik setidaknya dalam satu dekade terakhir. Potensi destruktifnya cukup luar biasa, kohesi sosial kita sangat terancam dengan berbagai informasi fitnah (khalayak menyebutnya hoax) yang sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Demokrasi justru mengancam harmoni, ingatan publik tentu masih segar ihwal tetangga yang berseteru karena berbeda pilihan pada Pemilu 2019 lalu, berujung pada dibongkarnya makam, kasusnya justru sama di beberapa daerah sekaligus.

Selain politik identitas dan menjamurnya hoax pada momentum Pemilu, fenomena money politics juga seolah semakin menjadi hal lumrah di tanah air. Tentu ini juga menjadi problema krusial dan berdampak buruk bagi sistem demokrasi dalam jangka panjang. Akibatnya, politik kita semakin menelan biaya tinggi dari masa ke masa, juga disinyalir menjadi salah satu penyebab meroketnya grafik rasuah di negeri ini. Di samping persoalan sistemik, persoalan-persoalan teknis seperti yang terjadi pada Pemilu serentak tahun 2019 lalu juga mesti betul-betul diperhatikan. Pemilu yang katanya pesta demokrasi, selain menelan banyak biaya, justru pada tahun 2019 itu juga menelan banyak korban, terutama para petugas di tingkat TPS.

Pemilu serentak 2019 lalu jelas menjadi bahan koreksi untuk Pemilu serentak yang akan diselenggarakan kurang lebih dua tahun mandatang. Distribusi logistik Pemilu, validitas data pemilih, penguatan cyber protection, serta berbagai persoalan teknis lain patut diperhitungkan dan dipersiapkan sematang mungkin, di samping persoalan-persoalan sistemik. Regulasi untuk Pemilu serentak juga harus dicermati betul, agar tidak memunculkan ambiguitas dan memicu keributan publik. Harapannya tentu kualitas demokrasi di republik ini semakin baik dari masa ke masa, bukan sebaliknya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s