Demokrasi dan Letupan Senjata Api

Selasa, 10 November 2020, jari telunjuk sibuk menari di atas petak layar digital, seperti biasanya memang. Namun, kali ini, informasi seputar kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) dari Arab Saudi ke tanah air mendominasi jagat maya, menutupi persoalan-persoalan krusial lain yang sedang terjadi. “Mesti seenaknya sendiri”, gumamku sambil memperhatikan isi berita yang memuat tentang beberapa tindakan anomali yang diperbuat oleh oknum-oknum Front Pembela Islam (FPI) sewaktu penjemputan di Bandara Soekarno – Hatta.

Kerumunan massa jelas tak terbendung. Pelanggaran lalu lintas pun terjadi di beberapa tempat, barangkali psikologisnya serupa dengan seorang pria yang menerabas rambu lalu lintas sebab hasrat untuk segera bertemu dengan sobat karib yang baru tiba di stasiun kereta, mirip lirik lagu yang pernah didendangkan Iwan Fals. Yang terpenting saat itu ialah hasrat ingin segera bersua dengan orang yang dirindu-rindukan, peduli setan dengan ketertiban dan keselamatan umum. Saking membeludaknya massa di bandara saat itu, suasananya justru semakin tak nyaman (terutama bagi penumpang yang lain), beberapa fasilitas bahkan rusak parah.

Beberapa hari selepas itu, kontroversi kembali muncul. Kerumunan terjadi lagi di Petamburan, Jakarta Pusat. Kali ini eskalasi massa lebih besar, sebab sang Imam Besar melangsungkan pernikahan puterinya di sana. Tak hanya di Petamburan, di Megamendung, Bogor, pun demikian. Singkat kata, kehadiran HRS selalu menjadi magnet kerumunan massa.

Memang ngeri betul Imam Besar ini”, pikirku. Kepulangannya ke tanah air menimbulkan riak kontroversi yang tak ada hentinya. Beberapa acara yang diselenggarakan pasca kepulangannya dari Arab Saudi itu menjadi dinamika politik dan berbuntut pada proses hukum. Walikota Jakarta Pusat diberhentikan, rotasi jabatan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat, pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat, termasuk beberapa pejabat hierarkis hingga tingkat RT/RW.

Kontroversi Timah Panas

Innalillahi wa innailaihi rojiun, apalagi ini?”, aku tersentak sekaligus prihatin membaca headline news yang mengabarkan tentang penembakan enam orang laskar FPI oleh anggota kepolisian. Bagi banyak orang termasuk saya sendiri, kejadian itu memang menyimpan banyak kejanggalan, terutama narasi bahwa tindakan menarik pelatuk pistol itu karena membela diri dari serangan enam orang yang sekarang telah menjadi korban. Lokasi peristiwa merupakan tempat yang lumayan ramai dilalui kendaraan, dan ternyata CCTV di area itu pun dikabarkan sedang dalam perbaikan. “Apakah ini hanya sebuah kebetulan?”, banyak orang pasti berpikir dan bertanya demikian.

Kejanggalan-kejanggalan naratif ihwal peristiwa itulah yang memantik kontroversi di ruang diskursus publik sekarang, terutama perbedaan keterangan antara pihak ormas FPI dan Polda Metro Jaya. Api kontroversi terlanjur menjalar, untuk meredam itu, Polda Metro Jaya dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) pun melakukan reka ulang adegan di lokasi kejadian. “Buset, situasinya semakin gak karuan”, gumamku setelah memperhatikan respon berbagai pihak di beranda twitter perihal reka ulang adegan itu. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pun memberi respon yang sama, apalagi terdapat ketidaksesuaian antara hasil reka ulang adegan dengan keterangan pers Polda Metro Jaya pasca peristiwa.

Tidak boleh ada yang kebal hukum”, begitu kira-kira statemen pihak kepolisian saat memproses kasus kerumunan massa yang dilakukan FPI. Seketika pikiran tertuju pada nasib enam orang yang tertembak mati, paling tidak pertanggungjawaban pihak kepolisian atas nyawa manusia yang mereka renggut dengan timah panas. Memang, tidak boleh ada satu pihak pun yang kebal hukum di negeri ini, termasuk (dan terutama) para penegak hukum itu sendiri. Mereka tidak boleh seenaknya sendiri menarik pelatuk senjata api untuk menghabisi nyawa orang.

Sayangnya, desakan dari banyak pihak agar Presiden membetuk tim independen untuk menyelidiki kasus ini dianggap seperti angin lalu. Sejauh ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun kalah cepat dengan pihak kepolisian. Perhatian publik seakan dialihkan hanya pada kasus kerumunan massa yang berujung pada penahanan HRS beberapa waktu lalu, sedangkan kasus penembakan yang berujung maut di ruas tol Jakarta – Cikampek sedang dikubur perlahan-lahan.

Kerumunan, Hukuman, Kegaduhan

Republik ini benar-benar gaduh, sesama pejabat saling tuding menuding tanggung jawab. Hal ini paling tidak terlihat antara Gubernur Jawa Barat dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) beberapa waktu belakangan. “Memang logis”, komentarku lirih setelah membaca berita yang berisi tentang statemen Ridwan Kamil agar Mahfud MD juga harus ikut bertanggung jawab dalam kasus kerumunan FPI. “Ngomong opo awakmu?”, pertanyaan seorang teman ngopi seketika memecah konsentrasiku. “Nggak, ini lagi baca berita”, jawabku.

Demonstrasi massa FPI pada 18 Desember lalu dibubarkan secara paksa oleh aparat, bahkan sejak awal memang dicegah dengan tidak diterbitkannya izin dari pihak kepolisian. Tuntutan agar HRS dibebaskan tanpa syarat akhirnya berujung gagal, ratusan peserta demo bahkan ditahan pihak kepolisian. “Sekarang mau didemo model gimana pun pemerintah mesti tutup telinga”, komentarku sambil flashback pada beberapa kali demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang berujung “peduli setan” terutama ihwal RUU Omnibus Law beberapa bulan lalu.

Demonstrasi tidak lagi berdampak signifikan seperti dulu, padahal (katanya) kita hidup di negeri demokrasi yang salah satu cirinya ialah kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Demonstrasi sudah tidak bisa lagi digunakan untuk mempengaruhi kebijakan (atau bahkan meruntuhkan) rezim, seperti nasib yang dialami Orde Lama, Orde Baru, bahkan yang terakhir rezim Abdurrahman Wahid. Pejabat sudah tidak lagi merasa malu ketika didemo masyarakat, memang sudah sedemikian parah moral kekuasaan di negeri ini.

Setelah beredar kabar bahwa kasus ini akan diambil alih oleh pihak Bareskrim Markas Besar (Mabes) POLRI, muncul lagi berita terkait kunjungan pegawai Kedutaan Besar Jerman ke markas pusat FPI di Petamburan pada 18 Desember lalu, meskipun belakangan diklarifikasi bahwa kunjungan itu bukan bersifat politis. Perkembangan informasi seputar kasus ini memang masih bersifat tentatif hingga sekarang. Terakhir tersebar video berdurasi 5 menit 2 detik yang menunjukkan tiga orang anggota Badan Intelijen Negara (BIN) ditahan anggota FPI, beberapa hari sebelum letupan senjata api yang memantik kegaduhan hingga sekarang.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s