Istana dalam Pusaran Dinasti Politik

Isu dinasti politik tengah menguat dalam ruang diskursus publik beberapa waktu belakangan. Fenomena ini menjadi akibat dari konstelasi politik yang terbentuk di berbagai daerah saat ini, terutama kaitannya dengan posisi incumbent dalam proses elektoral yang akan dihelat pada 9 Desember mendatang. Terlepas dari itu, realitas dinasti politik tetap saja menjadi fenomena yang berbahaya bagi sehat dan idealnya sistem demokrasi.

Secara terminologis, konsep dinasti politik selalu identik dengan sistem pemerintahan monarki, kekuasaan yang bertumpu pada garis keturunan. Sistem monarki itu kemudian dirombak total dengan sistem demokrasi, feodalisme disubtitusi dengan republik, bertepatan dengan momentum proklamasi kemerdekaan yang menjadi garis pemisah dengan era kolonialisme. Inilah sistem yang dipandang akseptabel dengan kondisi sosio-politik bangsa Indonesia oleh para pendiri negara.

Dalam perjalanan sejarah hampir 75 tahun, nampaknya benih feodalisme dan sistem dinasti itu masih banyak mewarnai kehidupan sosio-politik di banyak daerah. Masih banyak daerah yang menganut sistem lawas ini, sekalipun diberi baju demokrasi. Meski demikian, secara konseptual, demokrasi dan dinasti politik berasal dari genealogi sejarah dan spirit yang berbeda, bahkan lebih cenderung diametral.

Bicara perihal kaitan antara sistem demokrasi dengan realitas dinasti politik hari ini, agaknya kita perlu mengambil preseden pada fakta yang terjadi pada 16 Juli lalu. Ya, pertemuan antara Achmad Purnomo selaku Wakil Walikota Surakarta dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan semakin memperkuat asumsi publik mengenai isu dinasti politik yang akan terjadi pada proses Pilkada di Surakarta, Jawa Tengah. Putera presiden pun diprediksi akan menjadi calon tunggal pada proses Pilkada di Surakarta itu, setelah mendapat dukungan hampir dari seluruh partai politik.

Selain Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Surakarta, sang menantu presiden pun akan turut serta dalam proses elektoral di Pilkada Medan, Sumatera Utara. Fakta ini semakin menjelaskan adanya fenomena dinasti politik, terutama dalam hubungannya dengan kerabat dan keluarga di lingkungan istana. Di luar lingkungan istana, dinasti politik juga masih muncul di banyak daerah, baik secara hubungan darah, pernikahan, maupun kombinasi keduanya.

Jika ditilik lebih jauh, secara konstitusional, memang tidak ada yang salah dengan realitas ini, senada dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIII/2015. Namun, secara moril, dapat dikatakan bahwa fenomena dinasti politik menjadi racun bagi demokrasi, cenderung menggerus prinsip kesetaraan, persamaan hak, dan akuntabilitas, oleh karena kekuasaan pada infrastruktur politik yang dimiliki oleh salah satu pihak. Dengan kata lain, dinasti politik sangat rawan dengan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Di samping fenomena dinasti politik di banyak daerah saat ini, Pilkada di Surakarta dan Medan tetap menjadi spektrum sorotan publik di tanah air. Selain hubungannya dengan keluarga di istana, proses menjelang Pilkada di dua kota ini pun penuh dengan intrik politik. Bagaimana tidak, figur yang dijagokan keluarga istana ternyata sejauh ini belum memiliki track record politik yang jelas, tanpa rekam jejak pengabdian di birokrasi pemerintahan.

Tanpa track record politik, tolak ukur untuk membaca kapabilitas figur pun menjadi samar. Kemudian masyarakat sebagai konstituen dihadapkan pada pilihan yang dilematis, tanpa mengenal dengan pasti siapa calon pemimpinnya. Partai politik pun gagal melaksanakan fungsinya sebagai organisasi yang mempersiapkan calon pemimpin, gagal menjadi etalase politik bagi figur yang akan dipilih oleh konstituen. Mirisnya lagi, partai politik yang dahulu paling lantang menentang kekuasaan Orde Baru justru hari ini melahirkan banyak dinasti politik.

Inilah sisi bahaya dari politik dinasti yang mengandalkan popularitas tanpa kapabilitas. Ibarat kata, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (pasal 1 ayat (2) UUD 1945) dipaksa untuk memilih kucing dalam karung. Sebagai penutup, barangkali Pilkada Surakarta dan Medan menjadi realitas politik bahwa Presiden Joko Widodo (dalam periode terakhir memegang tampuk kekuasaan) sedang membangun trahnya keluarganya sendiri, mengingat dalam trah partai beliau bukanlah figur kunci.

Sebelumnya artikel ini telah diterbitkan di kanal TIMES Indonesia dengan link https://amp.timesindonesia.co.id/read/news/288396/istana-dalam-pusaran-dinasti-politik?__twitter_impression=true

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s