Menggugat Sikap Pemda Flotim Perihal Nasib Mahasiswa dan Pelajar

Wabah yang muncul pertama kali di Kota Wuhan, China, pada akhir tahun 2019 lalu kini menjadi pandemi yang menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Secara tidak langsung, jaring globalisasi yang terbangun selama ini justru menjadi jalur transmisi wabah Covid-19, terutama mobilitas manusia dan barang antar negara termasuk antar benua. Dampaknya tentu sangat signifikan, yang kemudian diulas dengan cukup unik oleh Slavoj Sizek dalam buku Pandemic!: Covid-19 Shakes The World setebal 120 halaman.

Semenjak kasus pertama di Indonesia yang diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada awal bulan Maret lalu, virus ini menyebar dengan sangat cepat, grafiknya pun meningkat tajam. Saat ini, hampir seluruh wilayah di negeri ini telah ditetapkan statusnya menjadi “zona merah”. Di samping itu, wabah ini pun mempengaruhi psikologis mayoritas masyarakat, meskipun jargon “Jangan Panik!” gencar digaungkan oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil.

Interaksi sosial yang sebelumnya sangat ekspresif mendadak berubah drastis, kebiasaan bersalaman, cipika-cipiki, bahkan yang lebih intim sekalipun saat ini dianggap berbahaya. Aktivitas di luar rumah pun dibatasi sedemikian rupa, pos pemeriksaan ada di mana-mana. Setelah istilah “social distancing” direvisi dengan “physical distancing” oleh World Health Organization (WHO), di Indonesia muncul regulasi baru yang diberi payung hukum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Di samping berpengaruh pada aras interaksi dan psikologi sosial, pandemi Covid-19 juga berdampak signifikan pada sektor ekonomi. Laju roda perekonomian global maupun regional semakin melambat dan nyaris terhenti. Pertumbuhan ekonomi pun diprediksi bisa mencapai 0% (terburuk dalam sejarah) jika pandemi ini berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Selain timbul banyak korban jiwa (baik pasien maupun tenaga medis), fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan angka kriminalitas pun sedang berpacu dalam grafik.

Setelah status “global pandemic” yang ditetapkan oleh WHO, wabah Covid-19 juga ditetapkan sebagai Bencana Nasional (nonalam) oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Dampak signifikan yang timbul menerjang tanpa mengenal sekat dan kelas sosial-ekonomi. Bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah juga sejauh ini belum tersebar dengan merata, apalagi akurasi data penerima bantuan sosial di beberapa wilayah masih menjadi polemik.

Kebijakan physical distancing semakin diperketat dengan PSBB, kemudian larangan untuk melakukan mudik semakin menambah kasak kusuk penanganan wabah Covid-19 ini. Di tengah situasi krisis seperti saat ini, tanpa bantuan sosial dari pemerintah yang memadai dan merata, maka penerapan kebijakan PSBB dan larangan untuk melakukan mudik justru menimbulkan persoalan baru. Situasi krisis jelas akan semakin sulit terkendali, dan sebenarnya gejala dari masalah baru itu sudah semakin terlihat.

Adakah Perhatian untuk Mahasiswa dan Pelajar Asal Flores Timur?

Larangan mudik pada tahun ini tentu berdampak besar bagi perantau terutama yang mengalami situasi sulit dan belum mendapat bantuan dari pemerintah. Dengan demikian maka, tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di tanah air, larangan mudik juga secara simultan menimbulkan persoalan baru. Sesuai tajuk opini ini, penulis hendak mempertanyakan sikap dan perhatian dari pemerintah Kabupaten Flores Timur terhadap mahasiswa dan pelajar yang harus bertahan di perantauan hingga saat ini.

Dampak sistemik dari pandemi Covid-19 sekarang benar-benar terasa bagi seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali mahasiswa dan pelajar. Aktivitas akademik yang dialihkan secara online tentu membutuhkan rupiah untuk pengadaan kuota internet, serta berbagai kebutuhan lain yang terkendala karena krisis ekonomi saat ini. Dalam situasi sekarang, beberapa pemerintah daerah bahkan menggelontorkan bantuan khusus untuk mahasiswa dan pelajar yang bertahan di perantauan, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selaras dengan instruksi pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Flores Timur pun merealokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai 14 miliar untuk penanganan wabah Covid-19. Hal ini juga sesuai dengan instruksi Gubernur agar masing-masing kepala daerah di wilayah NTT menyiapkan anggaran minimal 13 miliar. Di samping itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah mengarahkan agar Dana Desa juga diprioritaskan untuk penanganan wabah Covid-19 saat ini.

Anggaran senilai 14 miliar dengan alokasi untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta untuk kepentingan ekonomi sepertinya belum menempatkan mahasiswa dan pelajar sebagai salah satu klaster yang mesti disentuh oleh kebijakan anggaran ini. Padahal, kondisi ekonomi keluarga yang merosot akibat pandemi Covid-19 saat ini jelas membawa dampak langsung terhadap kehidupan mahasiswa dan pelajar di perantauan. Apalagi mereka juga diminta agar tetap tinggal di perantauan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 di daerah-daerah.

Sejauh ini belum terdengar kebijakan konkret yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam merespon situasi krisis yang sedang menimpa putera dan puterinya di perantauan. Mahasiswa dan pelajar asal Flores Timur yang tersebar di berbagai kota perlahan mulai menggugat sikap orang nomor satu beserta seluruh anggota dewan di tanah Lamaholot ini. Kiranya mereka tidak sedang berpura-pura buta, tuli, bisu, dan kehilangan nurani (jika iya, maka semoga menjadi buta, tuli, dan bisu sungguhan).

Situasi yang dihadapi oleh mahasiswa dan pelajar di perantauan semakin sulit, apalagi mereka yang sedang melanjutkan studi di wilayah yang hari ini telah menerapkan kebijakan PSBB. Birokrasi daerah mestinya bisa bergerak lebih responsif dan fleksibel dalam merespon realitas krisis seperti sekarang. Rasa empati harusnya mampu menerobos keruwetan birokrasi dan regulasi-regulasi yang kaku. Tanpa empati, gerak yang lebih responsif dan fleksibel, situasi krisis ini muskil bisa dikendalikan.

Mahasiswa dan pelajar di perantauan sebagai salah satu klaster terdampak dari situasi krisis sekarang tidak boleh diabaikan begitu saja. Sebagai bagian integral dari masyarakat, maka mahasiswa dan pelajar di perantauan juga harus mendapat perhatian dari kebijakan anggaran senilai 14 miliar itu. Meskipun nilai yang didapat oleh klaster mahasiswa dan pelajar di perantauan tidak begitu besar, sebagaimana kalkulasi yang dilakukan oleh Anton Doni (Ketua Kelompok Studi Aquinas dan pegiat politik Partai Kebangkitan Bangsa) di beritasatu.com.

Melalui opini ringkas ini, penulis (dan tentunya semua mahasiswa dan pelajar di perantauan) berharap agar nurani dan indera para pemangku jabatan di Flores Timur masih berfungsi dengan baik. Situasi krisis yang tengah dialami oleh putera dan puteri penerus masa depan Flores Timur di perantauan harus mendapat perhatian dan kebijakan yang konkret. Dengan mengingat bahwa mereka rela untuk bertahan di perantauan juga demi mencegah penyebaran wabah Covid-19 di bumi Lamaholot.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s