SESAT BERPIKIR MEREKA YANG SERAMPANGAN MENILAI HMI

Frasa “sesat berpikir” dalam tajuk tulisan di atas memang sengaja penulis cantumkan agar mempunyai kesamaan dalam penggunaan istilah, sekaligus menunjukkan bahwa artikel singkat ini muncul sebagai respon atas tulisan opini yang berjudul “Sesat Berpikir Kanda HMI dalam Menyikapi Omnibus Law” dari salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Progress Universitas Indraprasta (Unindra) PGRI Jakarta. Memang, tulisan opini yang dimuat dalam website LPM Progress itulah yang kemudian berbuntut pada tindak kekerasan terhadap Saudara Achmad Rizki Muazam (selaku penulis opini) dan beberapa anggota LPM Progress pada 22 Maret 2020 lalu oleh beberapa anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Persiapan FTMIPA Unindra.

Malam hari tepat pada tanggal terjadinya peristiwa pemukulan itu, seorang kawan yang sedang menempuh studi Magister (S2) di Universitas Indonesia (UI) mengirimkan gambar screenshot twitter melalui media WhatsApp (WA) yang memuat informasi tentang pemukulan terhadap Saudara Achmad Rizki Muazam dkk. Spontan penulis hanya merespon singkat dengan kalimat campuran antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia “sek sempet e pukul-pukulan di saat wabah sedang merebak“. Pikiran penulis saat itu memang langsung terkait dengan wabah Covid-19 yang sedang menjadi pandemi di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang akhir-akhir ini sedang menerapkan kebijakan social distancing untuk menghadapi wabah tersebut.

Dalam kiriman gambar screenshot twitter itu, kawan yang sedang menempuh studi S2 di UI ini juga berkelakar, yang intinya mengingatkan kembali pada peristiwa serupa (kontak fisik) yang pernah penulis sendiri alami sekitar tahun 2016 silam. Penulis pernah mengemban amanah sebagai Ketua Umum salah satu Komisariat di Universitas Negeri Malang (UM) antara medio tahun 2016 hingga 2017, dan peristiwa kontak fisik itu memang benar terjadi lantaran perbedaan pandangan terhadap suatu persoalan pada saat itu. Pengalaman inilah yang memperkuat pola pikir penulis bahwa lumrah apabila terjadi silang pendapat dalam melihat suatu persoalan, termasuk dalam polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law saat ini.

Memang, dalam proses perkaderan yang dijalankan oleh HMI, para anggota dilatih untuk dapat berpikir secara kritis, rasional, dan independen. Sejalan dengan salah satu prinsip yang dipegang teguh oleh HMI, bahwa organisasi ini bersifat independen, tidak berafiliasi secara politis dengan organisasi politik manapun. HMI hanya berpihak dan berorientasi pada sesuatu yang “benar”. Secara doktrinal, sikap dan keberpihakan ini kemudian dikenal oleh para anggota HMI dengan terma “independensi etis” dan “independensi organisatoris”.

Pantas apabila seringkali para anggota HMI itu berbeda-beda dalam menyampaikan pandangan justru terhadap suatu problema yang sama. Selama belum ada sikap organisatoris yang bersifat instruktif dari para pemegang tampuk kepemimpinan baik pada hierarki Pengurus Besar (PB), Cabang, maupun Komisariat, maka dialektika pemikiran antar anggota adalah hal yang wajar dan bahkan harusnya demikian. Inilah salah satu cara HMI untuk melatih nalar kritis para anggotanya agar kemudian bisa mempunyai kemampuan berdialektika.

Oh ya, khusus perihal hubungan antara HMI dengan politik, jangan sampai muncul stigma bahwa politik itu soal kekuasaan dan cara-cara kotor belaka. Apakah politik merupakan wilayah yang haram? Apakah politik melulu soal cara-cara kotor dan machiavelistik? Apakah politik selamanya harus dicerca dan dikritik habis-habisan? Politik hanyalah salah satu cara untuk mengabdi bagi banyak orang. Kendati dalam beberapa dekade belakangan terminologi politik mengalami distorsi yang cukup ekstrem, entah sebagai cara untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok maupun melanggengkan kekuasaan yang feodalistik.

Secara historis, hubungan antara HMI dengan politik dan kekuasaan selalu mengalami pasang surut. Sehingga tidak bisa digeneralisir secara serampangan bahwa HMI selalu parasit terhadap kekuasaan, apalagi asumsi ini hanya didasarkan pada satu referensi saja, misalnya buku “Menjerat Gus Dur” yang sempat heboh lantaran mengidentifikasi secara terang-terangan peran HMI connection dalam konspirasi pelengseran Abdurrahman Wahid dari jabatan Presiden. Masih terlalu banyak literasi yang memuat tentang peran dan sumbangsih HMI terhadap bangsa Indonesia, sejak awal kemerdekaan. Itulah mengapa pendiri HMI, almarhum Prof. Lafran Pane dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah pada 2017 lalu.

Dalam hal polemik terkait RUU Omnibus Law yang akhir-akhir ini semakin tertutupi oleh isu pandemi covid-19, beberapa Cabang secara institusional sudah menyatakan sikap tegas untuk menolak RUU Omnibus Law tersebut. Kendati dari kubu HMI sendiri masih terdapat beberapa pihak yang justru mendukung agar RUU Omnibus Law itu segera disahkan. Kembali lagi, bagi penulis hal ini lumrah terjadi, mengingat sampai dengan saat ini belum ada sikap yang jelas dan tegas dari PB HMI perihal isu nasional yang satu ini. Apalagi hierarki kepemimpinan tertinggi di tubuh HMI itu baru saja selesai dengan persoalan dualisme yang memakan waktu cukup lama. Akhirnya banyak Cabang yang mengambil sikap sendiri-sendiri, belum terkonsolidasikan dengan baik yang mestinya digawangi oleh PB HMI.

Berkaitan dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh beberapa anggota HMI Komisariat Persiapan FTMIPA Unindra terhadap Saudara Achmad Rizki Muazam dkk, baik ditinjau dari segi moral maupun yuridis tetaplah merupakan suatu tindakan yang tidak tepat, patut untuk dikecam, dan bisa berujung pidana. Namun, hal yang sama juga berlaku bagi pihak-pihak yang secara serampangan menggeneralisir dan merusak simbol-simbol organisasi HMI. Kita semua memang berhak untuk menyampaikan kritik, mengutarakan kekecewaan, tetapi tidak dengan melabrak habis etika.

Jika kita menentang tindak kekerasan dan berbagai sikap yang tidak sesuai dengan akal sehat, maka respon yang kita tunjukkan sudah seharusnya lebih bijak dan manusiawi. Sederhananya, kita membenci cara-cara kekerasan, tetapi kata-kata yang kita lontarkan jangan sampai bisa memicu tindak kekerasan itu sendiri. Sebaiknya semua menahan diri agar tidak memperkeruh suasana, apalagi kasus kekerasan ini sudah dibawa ke ranah hukum oleh korban.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s