Banjir dan Pilihan Politik

AWAL tahun 2020 negeri ini dihebohkan dengan peristiwa banjir yang melanda sebagian wilayah Jakarta – Bogor – Depok – Tangerang – Bekasi (Jabodetabek). Sekalipun faktanya bahwa bencana tahunan ini juga melanda sebagian teritori provinsi Jawa Barat, banjir yang merendam Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta beberapa hari belakangan tetap menjadi sentrum perhatian publik. Secara historis bahkan hingga saat ini, kita seolah harus memaklumi bahwa kota tua Batavia itu merupakan langganan banjir setiap tahun, barangkali sebab letak geografisnya yang menjadi muara dari banyak aliran sungai (yang bersumber dari wilayah Jawa Barat) sebelum menuju ke hamparan laut.

Di samping letak geografis, tak bisa dipungkiri bahwa pola hidup manusia saat ini yang umumnya lebih sering mengabaikan kelestarian lingkungan hidup juga menjadi salah satu sebab terjadinya bencana banjir. Penggundulan hutan, pengrusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), pembuangan sampah sembarangan terutama di area bantaran sungai, termasuk curah hujan tinggi yang tidak diimbangi dengan kondisi ekosistem yang baik, menjadi beberapa kausal dari bencana banjir itu sendiri. Sebagai bencana tahunan, sampai dengan saat ini kita bahkan tak pernah betul-betul belajar untuk meminimalisir penyebab (maupun dampak) dari kejadian alam ini. Pada akhirnya persoalan ini menjadi salah satu faktor kenapa ibukota negara hendak dipindah ke pulau Kalimantan, oleh seorang Presiden yang dulu pernah berjanji untuk membereskan persoalan banjir dan kemacetan lalu lintas di ibukota negara ini.

Kita semua tentu tahu betul, bahwa bencana banjir yang melanda wilayah Jabodetabek (terutama DKI Jakarta) bukan merupakan yang pertama kali dalam sejarah. Sejak era kolonial hingga Republik ini resmi berdiri, dari era Gubernur yang satu ke Gubernur yang lain, banjir di wilayah ini tetap menjadi persoalan pelik, bahkan bisa dibilang klasik. Betonisasi yang gencar terjadi pada wilayah ini juga barangkali tidak boleh dianggap sepele sebagai salah satu faktor penyebab banjir –apalagi betonisasi bantaran sungai yang mestinya menjadi daerah resapan air. Mengingat cara ini menjadi trend para pemimpin di daerah ini untuk mengendalikan aliran sungai, yang sebenarnya justru bisa menimbulkan bencana.

Di samping sebagai fenomena alam, saat ini banjir pun diplintir sedemikian rupa menjadi fenomena politik. Seolah kita kehabisan bahan atau isu yang lebih konstruktif, bencana banjir yang sedang menimpa DKI Jakarta dan sekitarnya menjadi bahan politik yang digoreng renyah hingga gosong. Semua mata dan telinga (bahkan mulut yang berbusa-busa) tertuju pada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Seakan fenomena alam ini menjadi kesalahan dari Gubernur DKI Jakarta, atau seolah ia adalah dewa pengendali hujan dan sungai yang harus bertanggungjawab penuh atas bencana tahunan ini.

Cukup menggelitik memang, bencana banjir yang terlanjur digoreng menjadi isu politik itu seolah memaksa kita untuk mengingat hiruk pikuk pemilihan Gubernur di jantung negeri ini sekitar dua tahun silam. Asumsi politik yang berusaha mengait-ngaitkan (sebetulnya tidak berkaitan sama sekali) antara bencana banjir dengan pilihan politik mayoritas masyarakat DKI Jakarta pada pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2017 lalu berseliweran di jagat media sosial. Jelas asumsi ini adalah logika sesat dan tidak berdasar. Terlepas dari ia adalah Gubernur yang terpilih dengan konfigurasi yang sarat dengan politik identitas pada saat itu, bencana alam (termasuk banjir) tetap saja tidak bisa dikaitkan dengan hasil pilihan politik, dengan logika jungkir balik sekalipun.

Politik tetaplah politik, bencana alam tetaplah bencana alam, keduanya merupakan fenomena yang sangat berlainan dan tidak bisa dikaitkan dengan logika yang dangkal dan menyesatkan. Seharusnya bencana alam seperti banjir yang sedang melanda wilayah Jabodetabek menjadi momentum untuk memperkuat rasa kemanusiaan dan persaudaraan, tanpa menghakimi siapa pun atas bencana ini. Jika belum bisa memberikan uluran tangan secara langsung maupun tidak langsung, cukup dengan mendoakan agar masyarakat yang terdampak dan seluruh petugas yang sedang bekerja keras untuk menangani bencana ini selalu diberi keselamatan ketabahan.

Tidak perlu memperkeruh suasana dengan logika-logika dangkal, yang sebenarnya (entah diakui atau tidak) justru seringkali berakar dari rasa dengki. Jika kita memang membenci cara kerja politik identitas atau sektarianisme, maka sebaiknya kita juga jangan sampai terjebak pada logika yang sama (yaitu logika sektarian). Sebab apabila hal ini terjadi, kita justru sedang menegaskan diri (secara implisit) sebagai seorang demagog.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s